Kritik tentu dibutuhkan dalam demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan secara rasional, proporsional, dan berbasis data. Pemerintahan Pramono–Rano pasti terbuka terhadap evaluasi, tetapi publik juga diajak untuk melihat konteks secara jernih. Menilai kinerja 100 hari tanpa memahami arah kebijakan yang sedang dibangun, sama saja dengan mengabaikan proses panjang pembangunan itu sendiri.
Sebagai penutup, perlu saya tegaskan bahwa Kota Jakarta tidak dibangun dalam semalam. Seratus program Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno di DKI Jakarta adalah langkah awal yang sistematis dan terarah.
Pemerintahan Pramono–Rano bergerak dengan visi yang jelas dan landasan kebijakan yang terukur. Maka, sebelum menjatuhkan vonis, sebaiknya kita melihat lebih dulu kondisi yang sebenarnya terjadi. Berikanlah kesempatan kepada Pramono–Rano untuk menyusun RPJMD dan mengeksekusinya demi memajukan Jakarta serta meningkatkan kesejahteraan warganya. ***
