“Saya meragukan pembentukan undang-undang memperhatikan pentingnya analisis non hukum, ….. karena hampir sebagian besar produk undang-undang memuat ketentuan sanksi pidana di dalamnya yang sering kontra-produktif dan tidak mencapai tujuan awal dari pembentukan undang-undang tersebut ..” (Prof. Dr. Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum UNPAD).
Dalam situasi dunia yang masih berjuang mengatasi banyaknya orang yang meninggal dan jutaan orang yang terpapar di rumah sakit akibat virus covid 19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan jurus pamungkas atau “Undang-undang sapu jagat”, yang disebutnya Omnibus Law atau UU Cipta Kerja.
UU itu telah disetujui oleh Pemerintahan Joko Widodo dan Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR pada 5 Oktober 2020.
Tiga hari usai di setujui, terjadi aksi demo besar-besaran hampir terjadi di semua propinsi. Bahkan di Jakarta, terjadi aksi pembakaran sarana umum, seperti halte bus, motor, mobil dan penjarahan dibeberapa kantor pemerintah.
Sebelum pemerintah dan DPR mengesahkan RUU menjadi UU, dua organisasi masyarakat yang berbasis agama, Muhammadiyah dan Nahdhlatul Ulama (NU) mengingatkan kepada pemerintah untuk tidak mengajukan RUU itu saat masa pandemik masih terjadi sehingga tidak terjadi penolakan atau aksi demo secara meluas.
Tulisan ini akan membahas masalah itu, mengapa keberadaan UU itu ditolak sebagian besar rakyat, dan siapa yang diuntungkan terhadap kehadiran UU Omnibus law itu.
Aksi Menolak UU Cipta Kerja
Sejak 30 tahun terakhir, pada 1998 bangsa Indonesia belum sepenuhnya berhasil melakukan reformasi dibidang hukum atau Peraturan Perundang-undangan.
Prof. Dr. Romli Atmasasmita (2003) menengarahi, sejak tahun 1970-an, hukum dijadikan sebagai sarana pembangunan. Frasa sebagai sarana itu sebagai pengganti dari hukum yang bersifat legisme, dijadikan alat. Atau sebagai alat pembangunan, karena atas nama negara, eksekutif cukup mudah merampas hak-hak rakyat, baik dibidang politik, ekonomi, pertanahan, tenaga kerja dan lain-lainnya.
Maka Prof. Mochtar Kusumatmadja mengubah hukum tak dapat lagi sebagai alat, tetapi sebagai sarana, dimana keterlibatan masyarakat setempat wajib dilbatkan dalam proses pembuatan hukumnya dan pembangunan di wilayah itu.
Kehadiran reformasi sesungguhnya diharapkan agar sistem demokrasi berjalan dengan baik, sehingga saat eksekutif membuat rancangan peraturan perundang-undangan dapat melibatkan peran masyarakat secara luas.
Dengan adanya peran masyarakat itu sudah barang tentu apa yang digagas oleh pemerintah mudah diterima oleh masyarakat luas.
Kehadiran Undang-undang Cipta Kerja, dinilai oleh sebagian masyarakat terkesan pemerintah melakukan pemihakan kepada para pengusaha.
Diantara Pasal yang dapat “menyesakkan nafas dada” para pekerja, kini dan akan datang adalah Pasal 56 klaster Tenaga Kerja.
Dalam UU yang telah disetujui itu antara lain menyebutkan; (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
a. jangka waktu; atau
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
(3) Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan
berdasarkan kesepakatan para pihak.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Mari kita kritisi secara legalitas maupun filosofinya terhadap dampak dilaksanakan pasal tersebut.
Pertama, suatu perjanjian didasarkan antara lain Pasal 1320 Jo 1338 KUH Perdata. Bunyi pasal 1338 BW antara lain, perjanjian merupakan undang-undang bagi yang membuatnya, karenanya mengikat dari para pihak.
Perjanjian dapat diakhiri sesuai dengan kesepakatan. Artinya, jika seorang pekerja di kontrak selama 2 tahun, kemudian berakhir. Setelah diberhentikan satu minggu, kemudian dipanggil lagi untuk dilakukan kontrak berikutnya.
Dengan kontrak kerja 2 tahun berikutnya, maka seorang security, karyawan yang direkrut oleh bank, atau perusahaan jasa atau prduk barang lainnya, dapat mempekerjakan seseorang atau banyak orang dengan mekanisme kerja antar waktu (PKWT) dengan gaji sesuai dengan upah minimum propinsi (UMP) atau upah minimum regional (UMR) selama masa kerja yang dia lalui.
Di dalam ayat (4) pemerintah akan menjelaskan para pekerja outsourcing atau paruh waktu tersebut melalui Peraturan Pemerintah (PP).
Dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, masalah itu juga sudah ada dalam Pasal 56, namun pada pasal 59 terhadap jenis pekerjaannya telah dimuat di dalam Undang-undang itu.
Karenanya, tidak semua jenis pekerjaan dapat di outsourcingkan. Sudah di state dalam UU saja banyak perusahaan menyalahgunakan kewenangannya. Apa lagi masalah itu akan diatur hanya melalui peraturan di bawah Undang-undang atau PP.
Sudah dapat dipastikan, dilapangan akan banyak sekali jenis pekerjaan akan dijadikan model paruh waktu, seperti pegawai “teller” di bank, pabrik-pabrik, dan tenaga buruh lainnya.
Prof. Dr. Rashidi mengutip pendapat Prof. Krabe, buku yang berjudul, Die Lehre der Rechtssouveranitat (1906) menyebutkan, dalam teori kedaulatan hukum, hukum akan ditaati oleh rakyatnya bukan karena dibuat oleh para sekelompok orang yang mengatasnamakan penguasa negara, yang dapat menekan dan memenjarakan para pembangkangnya. Tetapi rakyat taat hukum karena dalam proses pembuatannya melibatkan denyut dan keinginan rakyatnya.
Apakah UU Cipta Kerja sudah melibatkan para tokoh serikat kerja dan para pimpinan masyarakat seperti tokoh Muhammadiyah dan NU ?
Siapa yang diuntungkan
Lewat Sekjen NU Helmy Faishal Zaini mengatakan, seharusnya pemerintah dalam membuat UU itu memberikan perlindungan penuh kepada hak-hak pekerja. Bukan semata-mata menarik investasi tetapi di dalamnya mengabaikan hak-hak pekerja, termasuk dalam UU Cipta Kerja, klaster pendidikan yang tersirat mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
Itulah yang menjadikan keprihatinan warga NU disaat pandemik ini pemerintah mengeluarkan perundang-undangan yang kontra-produktif.
Selain Sekjen NU, Sekjen PP Muhamadiyah Dr. Abdul Mu’ti juga menyoroti hal sama. Muhammadiyah sejak awal menolak kehadiran UU Cipta Kerja yang merugikan para pekerja itu.
UU yang hadir kesannya negara ini dikendalikan oleh sekelompok kecil (oligarki) atau singkatnya dikendalikan oleh para pengusaha yang bermitra dengan penguasa.
Oleh karenanya, PP Muhammadiyah akan segera mengkaji pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 dan merugikan warga negara dan selanjutnya akan melakukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Banyak pihak merasa sekeptis terhadap putusan para hakim di MK jika dilakukan judical review, karena mereka itu hasil dari pilihan DPR dan Presiden.
Namun Muhamdiyah tetap bertabayun, bahwa mereka adalah orang negarawan, yang memahami tujuan bernegara, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan bertujuan mensejahterakan, membahagiakan bagi warganya, bukan bagi kelompok kecil itu.
Mengutip pendapat Prof. Romli Atmasasmita, dimasa silam abad VII SM di Athena dikenal hukum yang sangat kejam atau “draconis”. Lebih kearah pemidanaan atau mengutamakan sanksi hukum ketimbang restorasi hukum. KUHP, UU ITE, UU Korupsi masih berbau sebagai warisan penjajah, berbau draconis.
Dalam dunia moderen, pembuatan hukum seyogiyanya harus mepertimbangkan analisa non hukum, mengadopsi kehendak masyarakat luas, agar keberadaan hukum itu dapat diterima oleh masyarakat luas.
Prof Romli, mengutip pendapat Richard Posner, seorang praktisi hukum AS menyebutkan, hukum harus mempunyai nilai tinggi, (value) kedua hukum harus mempunyai kegunaan (utility) atau diabdikan kepada masyarakat luas (publik) dan ketiga pembuatan hukum harus mempertimbangkan non hukum yakni ekonomi agar lebih efisien.
Jika pembuatan hukum tidak mengadopsi paradigma hukum secara moderen, Indonesia akan gagal mengikuti derap globalisasi ekonomi. Artinya meskipun pemerintah dan DPR menyampaikan kehadiran UU Cipta Kerja untuk menarik para investor, yang akan terjadi justru sebaliknya, karena situasi “unrest” atau gelobang demo akan terus terjadi dan hal itu yang ditakuti oleh para invetor asing dan lokal. ***
Penulis Candidat Doktor hukum dari Universitas Pasundan Bandung.
