Atas hal tersebut, Jaksa Pengacara Negara pun kemudian bertindak sebagai mediator dalam proses penyelesaian sengketa antara PT. Hutama Karya (Persero), PT. KSA dan PT. Indojaya Trans Samudra. Setelah melalui proses mediasi, negosiasi, serta pembahasan teknis dan administratif, para pihak berhasil mencapai kesepakatan damai pada tanggal 6 Mei 2026.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, PT. KSA dan PT. Indojaya Trans Samudra sepakat untuk memberikan ganti kerugian atas kerusakan konstruksi borepile P47B dan P48B dengan total nilai sebesar Rp7.069.899.842. Pembayaran ganti kerugian dilakukan secara proporsional oleh kedua perusahaan dan telah diselesaikan seluruhnya pada bulan Mei 2026.
Keberhasilan penyelesaian perkara melalui mekanisme Tindakan Hukum Lain ini, menunjukkan peran strategis Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pelayanan hukum, memfasilitasi penyelesaian sengketa secara efektif, serta mendukung pemulihan keuangan negara dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis nasional.
