Menurut Waka Bidang Yudisial, H. Suharto, Pokja tersebut telah menghasilkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur mengenai pemahaman hakim terhadap konsep pemaafan hakim dalam KUHP baru. Ia berharap, media dapat membantu menyosialisasikan substansi kebijakan tersebut kepada masyarakat luas.
“Mahkamah Agung membutuhkan dukungan media untuk mengedukasi publik mengenai berbagai kebijakan baru yang lahir sebagai konsekuensi implementasi KUHP baru,” ujarnya.
Selain itu, MA juga berencana menerbitkan surat edaran lanjutan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut setelah proses sosialisasi internal selesai dilakukan.
Juru Bicara Mahkamah Agung, Heru Pramono, menyampaikan bahwa, hubungan antara MA dan media perlu terus diperkuat melalui komunikasi yang lebih terstruktur.
