Selain itu, Thamrin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua KNPI Sumatera Utara itu mendesak, Otoritas Jasa Keuangan serta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan mengusut praktik tersebut. Penelusuran dinilai penting, tidak hanya kepada penjual di lapangan, tetapi juga kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam rantai distribusi.
“APH harus mengusut tuntas, termasuk jika ada oknum yang bermain di balik peredaran uang pecahan baru ini,” tegasnya.
Lebih jauh, ia juga meminta agar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara dievaluasi. Hal ini dianggap perlu sebagai bentuk tanggung jawab atas lemahnya pengawasan dan distribusi yang tidak merata.
Ia berharap, pemerintah dan otoritas terkait segera mengambil langkah konkret agar distribusi uang pecahan baru dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa harus melalui praktik-praktik yang merugikan. (Red).
