Ia menambahkan, pemahaman birokrasi menjadi faktor penting agar Ombudsman mampu membaca alur kewenangan, mekanisme pengambilan keputusan, serta batas tanggung jawab instansi terlapor, sehingga rekomendasi tidak mudah diabaikan. Integritas, menurutnya, menjadi fondasi utama agar Ombudsman tetap independen dan konsisten dalam membela kepentingan masyarakat.
Selain itu, pembenahan Ombudsman juga perlu diarahkan pada percepatan penanganan laporan, keterbukaan progres secara berkala, serta pemanfaatan sistem digital yang dapat diakses dan dipantau publik. Namun seluruh upaya tersebut tidak akan efektif tanpa kepemimpinan yang kuat, berlandaskan hukum dan berintegritas.
“Uji kelayakan dan kepatutan di Komisi II DPR RI diharapkan menjadi titik balik untuk menghadirkan Ombudsman yang lebih responsif, transparan dan berwibawa, dengan figur yang paham hukum, paham birokrasi dan berintegritas, sehingga kehadirannya kembali dirasakan nyata oleh masyarakat,” imbuhnya. (Red).
