Kebijakan tersebut juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama dan tindakan kemanusiaan lintas wilayah. Penyaluran bantuan melalui Baznas pun memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memungkinkan zakat, infak dan sedekah dikelola secara akuntabel untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, termasuk penanganan bencana.
Pada akhirnya, perayaan Tahun Baru 2026 di Jakarta menjadi contoh bahwa pergantian tahun tidak harus dirayakan dengan kemewahan dan hingar bingar. Di tengah duka saudara-saudara kita di Sumatra, Jakarta memilih jalan empati, do’a dan solidaritas nyata. Ini adalah cerminan kepemimpinan yang beradab dan masyarakat yang dewasa. Semoga do’a dan bantuan moral, spiritual, serta sosial dari warga Jakarta benar-benar meringankan beban para korban dan menjadi penguat persaudaraan kebangsaan kita. ***
