Lalu bagaimana tindakan yang bakal atau telah diambil oleh Menhan, yang jati dirinya bakal dilantik menjadi Presiden RI. Apakah tetap bakal pasrah menonton ulah “junjungannya” yang bakal menyabot kursi jabatannya pada 20 Oktober 2024 oleh sebab force mejeur dengan kebijakan sensitif “negara dalam keadaan darurat (civil emergency)” bahkan bisa terjadi lepas kendali dengan penetapan Presiden, bahwa negara dalam keadaan darurat militer (martial law), lalu Jokowi menyerahkan kekuasaannya kepada pimpinan militer, atau inisiatif militer melalui junta militer, karena sipil dianggap tidak becus mengendalikan keamanan negara. Atau apakah semua ini yang telah terjadi dan bakal terjadi, merupakan sebagai bagian dari lapisan skenario oleh sebuah pihak tertentu selaku operator dalam negeri atau luar negeri sebagai bagian daripada ulah para komprador?













