Banjarmasin, BEDAnews
Perkara dugaan pemerasan terhadap PT. Indocement Tunggal Prakarsa (ITP) senilai Rp 17,8 miliar oleh Irhami (mantan Bupati Kota Baru yang menjabat untuk masa periode 2010 – 2015) yang tengah digelar beberapa waktu lalu di PN Tipikor Banjarmasin kini telah memasuki sidang pembacaan tuntutan oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum).
Irhami tampak terkejut duduk di kursi terdakwa ketika JPU gabungan dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan bersama Kejari Banjarmasin membacakan Tuntutannya.
Dihadapan majelis hakim Tipikor yang diketuai Afandi Widijanto, koordinator JPU Agung Purwanto meyakini sang terdakwa ini telah terbukti secara sah telah melanggar Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menegaskan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
Atas perbuatan terdakwa, JPU menutut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada mantan Bupati Kotabaru itu selama 7 tahun penjara dengan denda sebesar Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.
Menurut JPU, tindakan Irhami Ridjani dalam perkara tanah telah melakukan pemerasan terhadap PT. Indocement Tunggal Prakarsa (ITP) senilai Rp 17,8 miliar. Modus si terdakwa ini adalah mengklaim tanah yang berada di areal perusahaan semen di Kotabaru itu. Dengan kapasitasnya sebagai kepala daerah saat itu, pihak perusahan mau tak mau akhirnya membayar uang ganti rugi tanah seluas 35 hektare tersebut, yang masuk dalam hak guna usaha PT. ITP.
Usai persidangan, Irhami Ridjani tampak masih kecewa dan emosi. Ia menilai tuntutan yang diajukan Jaksa itu diluar nalar. “Masa, tanah sendiri harus dituntut seperti itu. Anda saja kalau punya tanah, lalu diadukan orang, masa harus dihukum,” kata Irhami, tampak kesal berbicara kepada wartawan.
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini pun mengajukan pledoi atau nota pembelaan dalam persidangan lanjutan. Sebab, tanah yang diklaim PT ITP itu benar-benar milik dirinya pribadi, bukan menyalahgunakan wewenang untuk memaksa perusahan itu membayar ganti rugi seperti didakwakan Jaksa.
Penyidikan kasus ini sebelumnya diusut Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Kalsel. Begitu perkara ini dinyatakan lengkap (P21), langsung ditangani jaksa penuntut umum dari Kejati Kalimantan Selatan. (MN/JR).
