• DISCLAIMER
  • PEDOMAN MEDIA CYBER
  • TENTANG KAMI
  • REDAKSI
  • Contact Us
Kamis, November 19, 2026
  • Login
Bedanews
Advertisement
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
  • TNI-POLRI
  • Headline
  • Ragam
  • News
  • Politik
  • Edukasi
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Karya
  • Profil
No Result
View All Result
Bedanews
No Result
View All Result

Home ยป Mantan Bupati Halbar Bungkam Saat Diperiksa Kasus Korupsi APBD Halbar

Mantan Bupati Halbar Bungkam Saat Diperiksa Kasus Korupsi APBD Halbar

Asep Budi by Asep Budi
16 Maret 2016
in Tak Berkategori
2
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Ternate, BEDAnews.com

Tim Penyidik Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku utara (Malut) Rabu (16/3) telah melangsungkan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Halmahera Barat (Halbar) Namto Hui Roba diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi APBD Halbar Tahun 2007, 2008 dan 2009.

Sedianya, mantan bupati 2 periode ini rencananya pada Kamis (17/3) (hari ini-red) baru diperiksa, namun telah didahului setelah menerima surat permintaan keterangan oleh Jaksa pada Senin (14/3) kemarin. Akan tetapi, paska pemeriksaan selama 8 jam sejak pukul 09.30 WIT hingga pukul 17.30 WIT, bekas orang nomor satu di Halbar ini enggan berkomentar saat di sambangi wartawan dengan sejumlah pertanyaan malam memilih diam dan meminta agar langsung dikonfirmasi kepada tim penyidik.

BeritaTerkait

Perkuat Pencegahan Karhutla, Pasis Sesko TNI Edukasi Masyarakat di Kalimantan Tengah

19 November 2026

Bangun Generasi Tangguh Dan Berintegritas, Koramil 04/Sewon Hadir Di SMAN 1 Sewon

19 November 2026

Sebelumnya, Kasi Penkum Kejati Malut, Apris R Lingua, Rabu (16/3) diruangkerjanya membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. “Pihaknya melalui tim Penyidik mantan bupati Halbar bernama lengkap Namto Hui Roba ini diperiksa dengan status sebagai saksi dalam pemeriksaan lanjutan dugaan korupaj dengan modus penyalah gunaan APBD Halbar tahun 2007 sampai 2009,” tegasnya.

"Hari ini (kemarin-red) dilakukan pemeriksaan lanjut terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalah gunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 pada Kabupaten Halmahera Barat yang sudah ditetapkan tersangka yang lalu jadi hari ini diperiksa mantan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Namto Hui Roba terkait dengan dugaan penyalah gunaan anggaran pendapatan dan  belanja daerah tahun 2007 sampai 2009 yang sudah ditetapkan sebagi tersangka atas nama mantan wakil bupati Halbar dan juga sekda Halbar," katanya menjelaskan.

Menurut Apris, dirinya belum dapat menjelaskan lebih jauh terkait satatus apa yang bakal dijatuhkan oleh penyidik kepada Namto dalam perkara Korupsi dengan 4 tersangka ini. "Kita tunggu perkembangannya karena ini masih dikembangkan jika nanti diperlukan keterangan berikut dari yang bersangkutan akan dipanggil kembali," cetusnya.

Sementara itu, sesuai informasi yang diperoleh wartawan dari internal Kejati Malut, disebutkan Namto berpeluang kuat terseret bakal tersangka. Namun untuk penetapannya, tinggal menunggu perampungan bukti-bukti tambahan keterlibatannya dalam kasus ini.

Sementara itu juga sekedar diketahui, dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi APBD Halbar Tahun 2007, 2008 dan 2009 ini, sejumlah tersangka, telah ditahan oleh penyidik Kejati Malut di Rutan Klas II B Ternate, sebagai tahanan penyidikan, selama 20 hari. Mereka diantaranya, H Penta Libela Nuara, mantan Wakil Bupati Halbar periode 2006-2011 dan Usman Drakel, mantan Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Pemkab Halbar, Kamis (3/3) lalu, menyusul Abjan Sofyan, Sekertaris Daerah (Sekda) Halbar yang ditahan pada Senin (7/3) lalu.

Para tersangka ini di tahan berdasarkan alat bukti yang cukup dan meyakinkan terhadap penyalahgunaan APBD Tahun 2007, 2008 dan 2009. Penahanannya sendiri, dimaksud agar para tersangka, tidak lagi mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan alat bukti dan dijerat dengan pasal ke satu primer yakni, Pasal 2 ayat (1) junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(SN)

  

Previous Post

Panglima TNI Hadiri Pertemuan ACDFIM ke-13 di Laos

Next Post

Bupati Halteng Berkilah Diperiksa Jaksa Soal KM Faiy Sayang

Related Posts

TNI-POLRI

Perkuat Pencegahan Karhutla, Pasis Sesko TNI Edukasi Masyarakat di Kalimantan Tengah

19 November 2026
Headline

Bangun Generasi Tangguh Dan Berintegritas, Koramil 04/Sewon Hadir Di SMAN 1 Sewon

19 November 2026
TNI-POLRI

Panglima TNI Apresiasi Pengabdian Prajurit dan Tegaskan Pentingnya Menjaga Amanah

19 November 2026
Edukasi

DPRD Jawa Barat Dukung Langkah Polda Jabar Dalam Memperkuat Kesiapsiagaan

19 November 2026
Ragam

KETIKA PRESIDEN TERANCAM KEHILANGAN KEMERDEKAAN

19 November 2026
Ragam

Uji Publik Komisi Informasi Publik: Saatnya Badan Publik Keterbukaan Informasi itu bekerja untuk Masyarakat

19 November 2026
Next Post

Bupati Halteng Berkilah Diperiksa Jaksa Soal KM Faiy Sayang

Please login to join discussion

JDIH DPRD Kota Cimahi

LPKL

BEDA Itu pilihan

SERIKAT MEDIA SIBER INDONESIA

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result

MFC - Bedanews.com ยฉ 2021