Bandung BEDAnews.com
Ada yang menggelitik dari pernyataan Wakil Ketua Komisi IV DPRD provinsi Jawa Barat Drs. H. Dady Rohanady terhadap proses konstitutional yang saat ini sedang dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat, menilai Laporan Keterangan pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan 2013-2019 yang disampaikan pada sidang Paripurna DPRD Prov Jabar. Senin, (19/3/2018).
Kepada BEDAnews.com Politisi Partai Gerindra ini menyatakan. “Secara keseluruhan mayoritas yang disampaikan gubernur pada nota pengantar lkpj AMJ 2013-2018 adalah keberhasilannya, mudah-mudahan nanti raportnya juga sejalan dengan apa yang “kita” raih.” Ujar Dady di ruang Kerja Komisi IV DPRD provinsi Jawa Barat usai menghadiri sidang paripurna.
Lebih jauh dikatakannya. Kenapa “kita”, bukan yang gubernur raih, karena yang diukur adalah amanat UU 23 tahun 2014, disitu disebutkan tentang penyelenggara pemerintahan di daerah. penyelenggara pemerintahan di daerah dilakukan oleh dua institusi, eksekutif dan legislative.
Jadi sesungguhnya kita tidak bisa bicara trias politika secara murni sebagaimana dikatakan penggagasnya, UU no. 23 tahun 2014 itu jelas sekali, dalam berbagai kesempatan Kementrian Dalam Negeri menggaris bawahi betul bahwa Unsur penyelenggara pemerintah di daerah adalah Gubernur dan DPRD, yang Namanya dewan itu satu rumah dengan Gubernur.
Rumahnya adalah jawa barat tetapi ada 2 kamar, 1 kamar gubernur dengan jajarannya dan 1 lagi kamar DPRD. Nah ini yang menjadikan kegagalan maupun keberhasilan tidak bisa diklaim oleh Gubernur sendiri.
“Ini Jadi masalah buat kita dalam implementasi dilapangan, sehingga akhirnya muncul semacam seloroh, dewan itu pejabat yang bukan-bukan, karena sesungguhnya DPRD itu Dinas Perwakilan Rakyat Daerah, karena nasibnya banyak ditentukan oleh kemendagri. Banyak koridor yang mengatur dewan oleh kemendagri.” Ujarnya.
Bahwa kemudian dalam lkpj ada yang dapat nilai 6 di beberapa sisi tetapi ada yang 9, yes, itu fakta empiris ! tetapi itu juga potret nilai kami didewan sendiri sesunggunnya, artinya kalau pa gubernur gagal mencapai target, kecuali janji-janji pribadi gubernur lain lagi urusannya.
“Tetapi kami di dewan harus mensupport itu untuk menjadikan jabar bisa mewujudkan visi misinya, nah ini masalah sesungguhnya, ada konflik disatu sisi kami punya fungsi pengawasan, legislasi dan budgeting tetapi disisi lain begitu dinilai, jabar suksesnya sukses Bersama gagalnya juga gagal bersama.” Kata anggota DPRD Jabar yang berangkat dari daerah pemilihan Kab/Kota Cirebon dab Indramayu ini,@hermanto
