Ia juga mencatat PT. Pertamina Patra Niaga telah melakukan digitalisasi pengawasan distribusi energi, termasuk melalui penggunaan QR Code dan integrasi data. Meski demikian, Hanif menilai langkah tersebut belum sepenuhnya mampu menutup potensi pelanggaran distribusi subsidi energi.
“Pertamina sendiri juga masih mengakui tingginya pelanggaran penyaluran yang tidak sesuai dengan peruntukan. Ini berarti yang dibutuhkan sekarang ini bukan sekadar instrumen, tetapi efektivitas pengendalian yang benar-benar bisa menutup ruang fraud dan memastikan subsidi itu sampai kepada sasaran secara tepat,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Hanif juga meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai pemegang saham strategis untuk aktif mendorong penguatan tata kelola di lingkungan PT. Pertamina Patra Niaga dan Pertamina Group.
