Jakarta, BEDAnews.com
Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (Lemtari) terus berbenah dalam mengelola dan Penataan Administrasi Organisasi, yang selanjutnya juga dilakukan Tatap Muka dan dialog dengan Tokoh-Tokoh Adat, Pemuka Adat, Lembaga Adat di Daerah. Begitu halnya melaksanakan Pertemuan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mendapatkan masukan saran dan pendapat guna kepentingan Masyarakat Adat Istiadat Indonesia.
Guna mensosialisasikan keberadaan LEMTARI diseluruh Indonesia, maka DPP LEMTARI terus bergerak berkomunikasi dengan berbagai pihak mulai dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI ), Para Menteri Koordinator (MENKO), Para Menteri, Tokoh Nasional, Dunia Usaha, Organisasi Massa Tingkat Nasional.
Maksud dan Tujuan utama kegiatan tatap muka atau audensi adalah mensosialisasikan keberadaan Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia (LEMTARI) serta mengajak kerjasama program kegiatan terkait Masyarakat Adat yang ada di seluruh Indonesia dengan dasar pemikiran bahwa Indonesia adalah Negeri Orang Beradat baik secara De Yure maupun De Facto.
Salah satu Program Kerja yang berskala Nasional yang diagendakan DPP LEMTARI yaitu Musyawarah Adat Nasional (MUSDATNAS) yang insyaAllah berlangsung pada 2 Desember 2016 di Gedung Nusantara V DPR RI Senayan Jakarta dan akan dihadiri oleh sekitar 500-1000 undangan dari seluruh Indonesia dan dijadwalkan akan dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo atau Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Menurut Ketua Umum DPP Lemtari, Suhaili Husein Datuk Mudo bahwa, agenda utama Musdatnas adalah menyerap masukan para pemangku adat yang berasal dari daerah seluruh Indonesia melalui pandangan-pandangannya sehingga para peserta memahami apa saja aspirasi tokoh masyarakat adat tersebut.
“Dengan pandangan dan aspirasi mereka para tokoh masyarakat adat di kegiatan Musdatnas nanti diharapkan menghasilkan beberapa rekomendasi yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat adat seluruh Indonesia, termasuk sesegera mungkin dapat merampungkan RUU masyarakat Adat yang menjadi payung hokum bagi masyarakat adat,”jelas Suhaili. (Aris/ berbagai sumber) Teks Foto Bersama uKetua Umum DPP Lemtari, Suhaili Husein Datuk Mudo, SH Sekjen DPP Lemtari, Prof. DR. Hironimus Taime, MBA dan Sesditjend Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Budi Prasetyo.
