BANDUNG. BEDAnews.com – Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat saat ini dinilai sedang berada dalam kondisi kurang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 hanya mencapai 4,95%, sementara pada tahun 2025 diperkirakan naik tipis menjadi 5,25%.
Hal ini disampaikan Saeful Bahri,SH. M.AP. saat memberikan pemaparan terkait Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Graha Macan, Kantor Demokrat Kabupaten Bandung, Jl. Puradinata 89 Baleendah, Senin lalu.
Kenaikan yang hanya 0,3% ini dinilai tidak signifikan, terlebih dengan nilai APBD Jawa Barat Tahun 2025 yang semula mencapai Rp 31 triliun, namun justru mengalami penurunan pada APBD 2026 menjadi sekitar Rp 26 triliun akibat berbagai pemangkasan.
Ditemui di Bandung. Selasa (3/12) Saeful Bachri, yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bandung, menegaskan.
“Sebagai anggota legislatif provinsi, sudah menjadi tugas saya untuk memberikan gambaran dan masukan kepada pemerintah. Pengawasan adalah salah satu fungsi utama DPRD, termasuk dalam memberikan analisis dan rekomendasi kebijakan,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPRD Jabar yang membidangi sektor perekonomian tersebut. menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah umumnya dipengaruhi oleh empat faktor produksi, yaitu:
Sumber Daya Alam (SDA): Ketersediaan serta pengelolaan kekayaan alam seperti tanah, mineral, dan energi sebagai komponen penting produksi.
Sumber Daya Manusia (SDM): Kualitas dan jumlah tenaga kerja, termasuk aspek pendidikan dan kesehatan, yang menentukan tingkat produktivitas.
Modal: Ketersediaan barang modal seperti mesin, peralatan, dan infrastruktur yang menunjang proses produksi.
Teknologi dan Kewirausahaan: Tingkat teknologi serta kemampuan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing suatu daerah.
Saeful Bachri juga memaparkan penyebab pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang relatif stagnan di tahun 2025.
Menurutnya, banyak investor yang memindahkan kegiatan usahanya ke luar Jawa Barat. Perusahaan-perusahaan padat karya cenderung melakukan ekspansi ke daerah dengan upah tenaga kerja yang lebih rendah dibandingkan Jawa Barat.
Kondisi ini berimbas pada penutupan pabrik, meningkatnya angka PHK, serta menurunnya pendapatan masyarakat. Akibatnya, daya beli masyarakat pun ikut melemah.pungkasnya@herz
