Begitu pula dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum definisi jelas diantaranya, Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum terbatas pada kepentingan umum yangmeliputi: jalan umum, waduk, bendungan, Irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, dan/atau pembangkit dan jaringan listrik. Dan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Untuk itu jika lahan pertanian berkurang sebanyak itu saya minta penjelasan yang rinci, dipakai apa saja? Serta lokasinya dirinci dimana saja ? Apakah alih fungsi lahan tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ? Ini harus dijelaskan kepada Publik secara transpran. Dan satu lagi yang harus menjadi perhatian kita semua yaitu dalam pasal 60 ayat (1) perda aquo bahwa, Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum,” jelas Dasep.
