Demak, BEDAnews.com
Sejumlah anggota DPRD kab. Demak berharap Pemkab menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) pada 2016 mendatang, tujuannya adalah untuk menghindari potensi konflik dimasyarakat, sehingga semua pihak bisa lebih fokus pada proses pemilihan kepala daerah (pilkada) yang rencananya digelar 9 Desember 2015.
Ketua Fraksi Amanat Demokrasi DPRG Demak, Fathan, SH menegaskan, demi menjaga situasi yang kondusif dimasyarakat sebaiknya pilkades dilaksanakan usai pilkada. Kalau pilkades tetap digelar 2015 ini, dikhawatirkan akan mengganggu kerukunan dimasyarakat terkait pilkada.
“Saya hanya khawatir saja sebab yang namanya pilkades itu masyarakat akan terpecah belah dalam aksi dukung mendukung calonnya masing-masing,” ujarnya beberapa waktu lalu sewaktu ditemui wartawan dikantornya.
Ia menambahkan, dampak perbedaan akibat beda pilihan pun bisa bertahun-tahun. “Saya sendiri sudah pernah merasakan kondisi seperti itu. Jadi kami harap tidak dilaksanakan pada tahun ini,” tambahnya.
Hal yang sama juga disampaikan Pj Lurah Desa Menur Mranggen, Warsono, Pilkades memang lebih baik digelar setelah pilkada, dengan demikian tidak ada gesekan ganda diantara warga.
“Saya berharap Pemkab dapat menerima masukan ini karena hal ini juga sesuai dengan aspirasi paguyuban Kepala Desa diwilayah kecamatan Karangawen dan Mranggen. Mereka sepakat agar pilkades dijalankan pada 2016 saja,” ucap ayah dua anak ini kepada Wartawan.
Sementara itu, Wakil ketua DPRD Demak, Budi Ahmadi mengatakan bahwa, perda tentang pilkades diperkirakan baru akan selesai pada Juli nanti. Perda itupun perlu persetujuan Provinsi dan Kemendagri. Selain itu juga butuh peraturan Bupati sebagai penunjang perda tersebut.
“Itu artinya butuh waktu yang cukup lama untuk dilaksanakan, padahal pilkada sendiri sudah semakin dekat. Kalau pilkades digelarkan Agustus, tentu sangat berdekatan dan hal itu tidak efektif untuk stabilitas daerah,” katanya, seraya berharap dalam satu tahun ini tidak ada pemilihan yang berulang-ulang termasuk pilkades.
Kabag Pemerintahan Umum Setda Pemkab Demak, Edy Suntoro mengungkapkan bahwa, pihaknya telah berkonsultasi ke kemendagri dan hasilnya, pemkab disarankan agar pilkades dilaksanakan setelah pilkada. “Kita sudah konsultasi ke kemendagri dan mereka menyarankan lebih baik pilkades dilaksanakan setelah pilkada,” ujarnya.
Lanjutnya, jika pilkades dilakukan menjelang pilkada, maka dampaknya sangat dirasakan tidak nyaman serta merepotkan. Sebab dalam waktu yang bersamaan ada tahapan pilkada. Apalagi dari sisi anggaran juga tersedot untuk pilkada.
Jika mengacu rencana, pilkades itu harusnya dihelat bulan Agustus, tapi kemendagri menyarankan untuk menundanya dan dilaksanakan setelah pilkada, dengan demikian, suasana dimasyarakat diharapkan akan lebih kondusif dan meminimalisir resiko buruk dimasyarakat. (Wahid Su’udi)
