Ia mengaku kalau selama ini dalam setiap bulanya menyetor uang iuran sebesar Rp 600.00 ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung.Jadi kalau ada keterlambatan pengangkutan pihaknya harus mengeluarkan kocek kembali Rp 50.000 ke sopir dump truk agar bisa diangkut.
“Warga mah gak mau tahu yang penting sampahnya diangkut karena sudah merasa bayar. Jadi kalau terjadi keterlambatan pengangkutan kami ini yang kena getahnya diprotes warga. Padahal secar rutin dalam setiap bulanya kita bayar Rp 600.000. Itupun besaran nya tergantung dari strata ekonomi masyarakatnya, Jika rata-rata ekonominya mampu ada yang sampai Rp 1 juta. Jadi kalau kita kalikan 1597 RW se-Kota Bandung sudah berapa dan kemana larinya?. Belum lagi dana dari APBD. Buktinya kan sampah selau menjadi persoalan,” paparnya.
