Terlebih diingatkan pihaknya, sejak awal sudah melihat adanya potensi kericuhan warga, jika jumlah bansos yang didistribusikan dianggap tidak proporsional,
Meskipun belum masif, fenomena penolakan bantuan sosial bagi yang terdampak pandemi covid 19 yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Barat, harus jadi perhatian dan diantisipasi sedini mungkin oleh pemerintah jangan sampai menjadi gejolak sosial di masyarakat.
Anggota Komisi V yang membidangi kesejahteraan sosial ini, menyebutkan. “Secara ekstrem saya pernah juga sampaikan pada saat forum rapat pimpinan DPRD Jabar beserta jajaran Satgas Covid-19 Jabar, hati-hati dengan skenario pemberian bansos kepada warga, jika tak matang perencanaannya maka bisa menjadi pemicu terjadinya gejolak sosial di akar rumput,”ujarnya.
