“Jika memang terdapat kandidat perempuan yang memenuhi kualifikasi dan memiliki kemampuan yang baik, maka sudah sewajarnya mereka memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi komisioner,” ujarnya.
Lebih jauh, Afrianto menilai, hadirnya komisioner perempuan juga akan menjadi pesan positif bahwa lembaga publik di Riau semakin terbuka terhadap partisipasi yang lebih inklusif.
“Kita berharap, KPID Riau periode 2026–2029 tidak hanya diisi oleh figur yang profesional, tetapi juga mampu merepresentasikan keberagaman masyarakat yang dilayaninya. Kehadiran perempuan di jajaran komisioner akan menjadi langkah maju bagi penguatan tata kelola lembaga yang lebih modern dan responsif,” jelasnya.
Meski demikian, Afrianto mengingatkan bahwa, aspek utama yang harus tetap menjadi perhatian adalah kualitas calon yang terpilih. Menurutnya, masyarakat membutuhkan komisioner yang memiliki pemahaman kuat mengenai dunia penyiaran, regulasi media, perkembangan teknologi digital, serta komitmen menjaga kepentingan publik.
