Ia menjelaskan bahwa, keterwakilan perempuan tidak boleh dipandang semata-mata sebagai pemenuhan kuota, melainkan sebagai kebutuhan untuk memperkaya sudut pandang dalam merumuskan kebijakan dan menjalankan fungsi pengawasan penyiaran.
Menurutnya, berbagai isu yang berkaitan dengan perlindungan anak, kekerasan terhadap perempuan, eksploitasi di media, hingga etika penyiaran akan lebih komprehensif apabila terdapat keterlibatan perempuan dalam posisi pengambil keputusan.
“Perempuan memiliki pengalaman sosial dan perspektif yang berbeda. Kehadiran mereka dapat memberikan keseimbangan dalam melihat berbagai persoalan penyiaran yang berkembang di tengah masyarakat,” katanya.
Afrianto menambahkan bahwa, dari sejumlah peserta yang mengikuti seleksi, terdapat keterwakilan perempuan yang telah berhasil melewati berbagai tahapan. Karena itu, ia berharap, Tim Seleksi dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses berikutnya dapat memberikan penilaian secara objektif berdasarkan kapasitas, integritas dan kompetensi para kandidat.
