Sampit, BEDAnews.com
Sebagai langkah proaktif untuk mengedukasi praktik Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang dikerjakan secara ilegal di Kotawaringin Tmur (Kotim), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalteng menggelar evaluasi tergadap para pemilik tv kabel yang ada di daerah itu.
Kepala KPID Kalteng, Suhardi mengatakan, kegiatan itu merupakan tahapan bagi lembaga penyiaran (LP) untuk bisa mendapatkan izin penyelenggaran penyiaran (IPP). Dengan pembinaan, pengawasan, dan keberadaan, serta jumlah LPB ilegal bisa diminimalisasi.
Dikatakannya, evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pemilik tv kabel yang ada di kotim melaksanakan siaran yang sudah diberikan ijin oleh KPID. “Saat ini di Kotim ada tiga pemilik tv kabel yang sudah mendapat IPP,” imbuhnya.
Saat disinggung banyak tv kabel di Kotim yang diduga belum memiliki izin, Suhardi menuturkan, para pemilik tv kabel yang skala kecl melakukan siaran bergabung terhadap tiga tv kabel yang sudah mendapat izin IPP. “Jika pemilik tv kabel skala kecil tidak menggabungkan diri kepada tiga tv kabel yang sudah mendapat IPP, maka pendirian tv kabel tersebut dianggap ilegal,” tegasnya.
“LPB tak memiliki izin alias ilegal. Ini artinya konten siaran yang didistribusikan tv kabel belum mendapat persetujuan KPID. Ini jelas melanggar UU penyiaran tahun 2002. Pelanggaran ini sebenarnya sudah termasuk kriminalitas,” tambahnya beberapa waktu yang lalu.
Terkait pemberlakuan tarif yang dipungut pengusaha tv kabel terhadap pelanggan, Suhardi menyampaikan, tidak ada aturan atau regulsi yang megatur hal itu. Namun penarikan tarif janya merupakan kesepatan antara para pemilik tv kabel didaerah itu. Sehingga kesepakatan bersama menjadi aturan dalam pemberlakuan tarif. [Ariyanto/Mrh]













