*Jangan Biarkan Hukum Menjadi Instrumen Kekuasaan*
Perkara ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih mendasar tentang hubungan antara kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab.
Dalam negara demokrasi konstitusional, tidak ada institusi yang berada di atas hukum. Presiden, menteri, jenderal, aparat penegak hukum, maupun pejabat publik lainnya memiliki batas kewenangan yang ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, penyelesaian perkara ini tidak boleh berubah menjadi pertarungan antara kekuatan politik masa kini dan masa lalu.
Nama-nama besar tidak boleh dilindungi hanya karena memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Sebaliknya, seseorang juga tidak boleh dinyatakan bersalah hanya karena memiliki hubungan politik atau pernah berada dalam lingkaran kekuasaan tertentu.
