Penyadapan sendiri bukan sesuatu yang otomatis melanggar hukum. Dalam batas tertentu, kegiatan tersebut dapat menjadi instrumen penegakan hukum dan perlindungan keamanan negara. Namun, legitimasi penyadapan sepenuhnya bergantung pada dasar hukum, kewenangan, tujuan, dan prosedur yang mengaturnya.
Persoalannya menjadi serius ketika perangkat dan kewenangan tersebut diduga digunakan tanpa dasar yang sah, termasuk untuk memantau komunikasi pejabat negara di luar kepentingan penegakan hukum.
Dalam perkara ini, kepolisian mengungkap dugaan penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) serta dugaan penghapusan data dan jejak elektronik. Kapolri juga menyampaikan bahwa sasaran pemantauan diduga tidak terbatas pada Presiden, tetapi mencakup sejumlah pejabat, tokoh politik, dan kelompok masyarakat.
