Bandung, BEDAnews
Prilaku korupsi di negeri ini sudah menggurita, bahkan bisa dikatakan sudah mendarah daging di semua level, baik level dari tingkat rendah (Rt) sampai tingkat pejabat tinggi negara.
Prilaku mulai lahir sampai mati di Indonesia ada prilaku korupsi, lihat saja ketika anak baru lahir, dalam pembuatan akte kelahiran ada prilaku korupsi dengan mark-up biaya, begitu juga ketika seseorang mati, ketika mencari lahan untuk pemakaman ada juga prilaku korupsi, dengan mark-up biaya lahan pemakaman.
Kasus-kasus besar seperti kasus Century, BLBI, Suap di Perpajakan, kasus Hambalang dan yang terakhir lebih mengerikan kasus pengadaan ayat suci Al-Quran, perlu di tuntaskan. Semua kasus tersebut, kini terus dipertanyakan dan menjadi sorotan publik.
Diperparah oleh para penegak hukum yang tidak tegas dan maksimal dalam memberi hukuman kepada para koruptor. Para pejabat yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan atau menyelewengkan uang negara miliaran rupiah hanya divonis 3 sampai 4 tahun penjara.
Wakil Ketua 1 ICMI Wilayah Jawa Barat DR. Ujang Saefulloh, M.si, mengatakan sudah waktunya para koruptor diberi hukuman yang tegas, yaitu di hukum mati, sebab lanjut Ujang, perilaku korupsi bisa dikatagorikan kejahatan luar biasa, maka penanganannya pun harus luar biasa tanpa kompromi.
Pernyataan Wakil ketua ICMI Jabar yang juga pembantu dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung tersebut sangat beralasan, karena perilaku korupsi sangat berbahya kalau tidak, ditindak secara tegas.
"Hukuman mati adalah sangat tepat untuk saat ini, untuk menjadi pelajaran dan efek jera kepada yang lainnya, dan penegakan pun tidak pandang bulu, semua sama di mata hukum dan tidak ada yang kebal hokum," ujar Ujang.
Di tegaskan Ujang, dampak dari prilaku korupsi akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kondisi negara akan carut marut, rakyat akan sengsara dan menderita akibat ulah para koruptor," katanya.
Maka dampaknya sambung Ujang, rakyat akan main hakim sendiri dan bertindak anarkis akibat sudah hilang kepercayaan kepada para penegak hokum. “Apa jadinya jika pengawas dan yang di awasi terlibat korupsi," tanya Ujang.
Solusinya kata Ujang, sejak dini tanamkan pendidikan agama secara ketat, berikan pendidikan anti korupsi, hindari perilaku korupsi mulai dari hal yang terkecil (keluarga-red), sampai tingkat lebih luas lembaga publik (lembaga negara-red) dan berikan hukuman tegas bagi para koruptor dengan hukuman mati atau seumur hidup dengan tanpa pandang bulu, karena semua sama di mata hukum. (Hargribs)
