“Jadi Pasal 49 KUHP digunakan sebagai alasan pemaaf dan bukan untuk pembenaran perbuatan melanggar hukum. Hal ini karena seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana, dapat dimaafkan atau setidaknya memperingan. Karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan tersebut,” tambah Rico Pasaribu.
*Saling Tidak Mengenali Kapasitas*
Pengamat Hukum Anrico menilai, akar persoalan ini terletak pada ketidaktahuan kedua belah pihak terhadap kapasitas masing-masing. Pihak rental tidak mengetahui bahwa tiga orang yang mereka hadapi adalah anggota TNI, sementara anggota TNI tidak memahami bahwa preman yang mengepungnya adalah pihak rental yang tengah mencari mobil.
“Seandainya sejak awal pihak rental melibatkan kepolisian untuk melacak mobil yang digelapkan, konflik fisik ini mungkin tidak terjadi. Di sisi lain, anggota TNI juga perlu menahan diri dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada atasan atau pihak berwajib,” ujar Rico Pasaribu.
