Pasal 23 ayat (2) Peraturan Bupati 53/2023 “Apabila Direktur berhalangan dalam menjalankan tugasnya” Klausul pasal ini yaitu kata “BERHALANGAN” artinya baik berhalangan sementara maupun berhalangan tetap,” Jelas Zaenal.
Ditanya substansi Banding hal tersebut, Zaenal mengungkapkan, supaya mendapat putusan yang mewajibkan kepada Tergugat (Pj Bupati) untuk mematuhi Hirarki Perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 UU 12/2011, menyatakan batal atau tidak sah KTUN Surat Perintah Plt No.KPG.11.01/2979-BKPSDM/2023, dan mengangkat dari salah satu Wakil Direktur menjadi Plt Direktur RSUD Bayu Asih.
Ditanya soal kukuhnya sikap Komunitas Madani Purwakarta mengawal kasus ini, Zaenal kembali menjelaskan secara lugas, kepentingan nya adalah : 1) Supaya Keputusan Tata Usaha Negara tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 2) Supaya Keputusan Tata Usaha Negara tidak bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik,” pungkasnya.
