Selama ini, gejolak konflik social yang terjadi diberbagai daerah pada masa lalu memberikan pengalaman yang berharga bagi kita semua bahwa setiap konflik yang terjadi terbukti telah mengakibatkan hilangnya rasa aman, timbulnya rasa takut masyarakat, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan korban jiwa. Sehingga munculnya trauma psikologis seperti dendam, benci dan antipati, akibatnya dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan umum.
“Melalui kegiatan Binkom/Pembinaan Komunikasi ini, kami sebagai aparatur negara berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah dan meredam setiap potensi konflik sosial,” pungkasnya.
Brigjen TNI Antoninho mengatakan bahwa Berdasarkan Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI dalam Bab II, Pasal 2 Sub pasal d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak BERPOLITIK PRAKTIS dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, Hak Asasi Manusia, ketentuan Hukum Nasional, dan Hukum Internasional yang telah diratifikasi. Politik TNI adalah Politik Negara sehingga TNI sebagai alat negara tetap berpegang teguh terhadap Profesionalisme dan Netralitas TNI.
