Jakarta, BEDAnews.com
Masyarakat DKI Jakarta tak lama lagi akan menggelar hajatan besar bernama ‘Pilkada’ untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Ada tiga pasang calon yang mendaftar ke KPUD DKI Jakarta. Ketiganya adalah pasangan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Agus Harimurti Yudhoyono-Silviana Murni dan Anis Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno.
Ahok-Djarot diusung oleh koalisi Partai Nasdem, Hanura, Golkar dan PDIP, Agus-Silviana diusung oleh Koalisi Cikeas dari Partai Demokrat, PPP, PAN dan PKB, serta Anis-Sandiaga diusung Partai Gerindra dan PKS.
Masyarakat Jakarta diharapkan memilih calon Gubernur-Wakil Gubernur yang mumpuni, yang mempunyai sikap kebapakan, mengetahui permasalahan rakyat kecil, bukan yang bersikap penguasa. “Gubernur adalah pemimpin rakyat, bukan penguasa rakyat, jangan merasa sudah menjabat, tapi bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik. Masyarakat tidak menyukai pemimpin yang sifatnya penguasa atau arogan. Sangat disesalkan apabila seorang pemimpin melupakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban terhadap rakyatnya,” kata tokoh masyarakat DKI Jakarta Komjen Pol (Pur) Nugroho Djayusman kepada wartawan di Jakarta, belum lama ini.
Rakyat imbuhnya, berharap perubahan, yaitu menghendaki Jakarta yang lebih baik bagi dirinya dan negaranya.
Ada sejumlah permasalahan yang menurutnya perlu segera diselesaikan seperti masalah kependudukan, pertanahan dan kepastian hukum yang berpihak kepada rakyat. “Jangan ada UU tapi tidak diberlakukan. Penanganan masalah kependudukan dan pertanahan selama ini menurutnya, belum maksimal. Ia minta harus ada aturan khusus lagi mengenai jumlah kendaraan di jalan raya, tidak asal punya uang kemudian bisa beli motor, dapat SIM lantas mengemudi di jalan,” papar Nugroho yang merupakan mantan Kapolda Metro Jaya ini.
Pemerintah juga harus mengatur kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga tidak merugikan masyarakat itu sendiri. Ia mencontohkan, jika penjualan mobil maupun motor terus dilakukan, namun tidak ada penambahan ruas jalan, itu berarti merugikan pengguna kendaraan.
Langkah pemerintah dalam mengatasi banjir juga dinilai belum baik, terbukti masih terjadi banjir di sejumlah daerah di Jakarta. “Mengurus Jakarta itu sebenarnya tidak sulit, sepanjang mengacu kepada peraturan yang ada. Karena Jakarta mempunyai segalanya, uang ada, SDM ada, transportanya lengkap, sarana-prasarana juga lengkap, sehingga tidak sulit untuk membangun Jakarta,” pungkasnya. (Hakim)











