Pertanyaannya sekarang, apakah profesionalisme tetap menjadi acuan utama dalam penunjukan Kapolri? Atau ada variabel politik yang akan lebih mendominasi?
Namun demikian, bagi masyarakat Indonesia prioritas utama seorang Kapolri tetap saja pada sosok yang mampu menjamin keamanan dalam negeri. Bahkan mampu menjaga marwah institusi, serta dapat bekerja optimal tanpa terkena toksix atau pengaruh dari kepentingan politik praktis pihak mana pun. Termasuk juga dari para “penyihir” yang sering masuk ke dalam permainan tingkat elit dan merapalkan _simsalabim abrakadabra._
Riwayat Jabatan di Kepolisian dan Instansi Lain,
– Kapolres Ketapang (2008),
– Kasubbid Infodata Kominter Set NCB Interpol (2009)
– Penyidik Utama Tk II Dit III/Kor dan WCC Bareskrim Polri (2010),
– Kasubdit III Dittipidkor Bareskrim Polri (2011),
– Kapolresta Barelang (2012),
– Dirreskrimum Polda DIY (2014),
– Wakapolda Sulawesi Utara (2018),
– Wakapolda DIY (2019),
– Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK (2020)
– Kapolda Metro Jaya (2023),
– Kabaharkam Polri (2025)
