Sugiat menjelaskan bahwa, selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, pemerintah bersama DPR RI telah menyelesaikan berbagai agenda legislasi strategis, di antaranya penyusunan draf Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Lebih lanjut, Sugiat menyampaikan bahwa, paradigma penegakan hukum di Indonesia kini mengalami perubahan mendasar. Jika sebelumnya lebih berorientasi pada corrective justice, kini berkembang menjadi dua pendekatan yang lebih dinamis, yaitu restorative justice dan rehabilitative justice. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga mengedepankan pemulihan hak-hak korban, pemulihan hubungan sosial, serta rehabilitasi, sehingga keadilan dapat dirasakan secara lebih utuh oleh seluruh pihak.
