“Komisi VII DPR RI tentu akan ikut membantu mencarikan solusi dari permasalah yang ada, termasuk akan mendorong pembahasan lintas kementerian, karena masalah PPN itu termasuk kebijakan fiscal dari Kementerian Keuangan. Kami juga berencana mengundang pemerintah daerah (Pemda) ke Jakarta, guna menyatukan komitmen terkait pengembangan ekosistem industri galangan kapal di daerah masing-masing. Kami optimistis dengan koordinasi yang kuat antara pusat, daerah, dan pelaku industri, penguatan galangan kapal di Indonesia Timur dapat berjalan lebih cepat,” tegasnya. (Ayu).
Page 4 of 4
