Adi menilai, undang-undang yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi terkini. “UU Perlindungan Konsumen terakhir direvisi tahun 1999, artinya sudah 26 tahun. Sementara dunia usaha dan perilaku konsumen sudah berkembang jauh, apalagi dengan hadirnya e-commerce yang kini semakin besar. Sehingga harus dilakukan penyesuaian regulasi, sebagai respon terhadap dinamika tersebut.
“Selama ini dunia usaha sudah maju, tapi masih banyak praktik di ranah digital yang merugikan konsumen. Karena itu, pembaruan Undang-Undang ini sangat-sangat urgent, untuk memberikan perlindungan konsumen yang lebih kuat lagi, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen,” paparnya.
Politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan, berbagai masukan yang sangat penting mengemuka dalam pertemuan tersebut, diantaranya terkait sosialisasi hak-hak konsumen, perjanjian baku yang sering merugikan konsumen, serta mekanisme pengaduan yang lebih jelas dan mudah diakses.
