Bandung BEDAnews.com
Komisi IV DPRD Jabar mengapresiasi langkah Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dalam mendorong percepatan pengurusan izin dan administrasi pembangunan Pelabuhan Patimban. Langkah ini sangat positif, karena itu DPRD Jabar mendorong Pemprov Jabar ambil bagian dalam mendukung percepatan perijinan tersebut.
Sebagaimana dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Jabar H. Ali Hasan, langkah yang dilakukan oleh Menko Bidang Kemaritiman yang telah melakukan rapat dengan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Subang Imas Aryumningsih, beberapa waktu lalu, dinilai sangat tepat.
“Semakin cepat perijinan dikeluarkan, maka pembangungan juga akan segera dilakukan. ini tentunya sangat menguntungkan bagi Jabar, karena , selama pembangunan akan menyerap banyak tenaga kerja, setelah pelabuhan beroperasional nanti, selain menyerap tenaga kerja juga akan menambah PAD dari pajak ekspor-impor.”ungkapnya
Selama ini, pajak ekspor-impor itu selalu masuk DKI, karena hampir seluruh perusahaan besar, baik BUMN maupun swasta berkantor pusat di Jakarta, termasuk saat melakukan ekspor-impor melalui pelabuhan Tanjung Priok. Padahal,mereka berproduksi dan beroperasional di wilayah Jabar, sehingga Jabar tidak dapat PAD, ujar Ali Hasan didampingi Wakil Ketua Daddy Rohanady saat ditemui di ruang Komisi IV, Senin (14/11).
Lebih jauh dikatakan, ada dua pelabuhan yang akan dibangun dan dikembangkan di Jabar yaitu Pelabuhan Patimban-Subang dan Pelabuhan Muara Jati-Cirebon, kedua pelabuhan ini akan difungsikan seperti pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta dan Tanjung Perak-Surabaya. Kita berharap, pembangunanya cepat selesai, sehingga roda perekonomian Jabar semakin meningkat dan PAD bertambah, harap Ali Hasan.
Sementara itu, wakil Ketua komisi IV Daddy menambahkan, beberapa waktu yang lalu Komisi IV telah melakukan study banding ke Provinsi Banten dan Provinsi Kepri khusus ke Batam, di dua provinsi tersebut, kini sedang digalakkan pembangunan bidang infrastruktur, baik jalan maupun pelabuhan. Yang didanai dari APBD maupun APBN.
Di Provinsi Banten, 20 persen APBDnya dialokasikan untuk infrastruktur. Sedangkan di Provinsi Kepri, khusus di pulau Batam, yang merupakan pintu keluar masuk perdagangan-perekonomian baik melalui udara maupun laut, kini sedang dibenahi juga. Bahkan dari Rp.4,5 triliun APBD Batam sebesar Rp.1,2 untuk pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan, Besarnya anggaran ABPD untuk infrastruktur, sangat mengejutkan bagi DPRD Jabar,ujar Daddy.
Hasil study banding ini, akan kita sampaikan kepada Pemrov Jabar untuk dapat dijadikan bahan masukan dalam merencanakan percepatan pembangunan, khususnya terkait penanganan infrastruktur jalan provinsi dan pelabuhan.
Sebenarnya hal ini bisa dilakukan di Jabar, tinggal bagaimana Good will, Pemprov Jabar dengan DPRD, kami di Komisi IV yang membidangi infrastruktur sudah pasti akan mendukung dan mendorong, demi kemajuan dan peningkatan perekonomian masyarakat Jabar, tandasnya.@hermantz
