“Selain itu juga, koordinasi ini memastikan implementasi PP Tunas bisa terlaksana dengan baik di Kota Cirebon,” ujar Yusuf saat memimpin rapat.
Dari rapat tersebut, Komisi III DPRD Kota Cirebon menemukan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya keterbatasan anggaran operasional, minimnya sumber daya manusia, serta belum tersedianya rumah aman bagi korban selama menjalani proses pendampingan.
“Secara anggaran, operasional sangat terbatas, terutama saat penanganan kasus di ranah hukum. SDM, baik ahli psikolog maupun ahli hukum, juga sangat kurang. Selain itu, rumah aman bagi korban selama pendampingan juga belum ada,” jelasnya.
Meski masih menghadapi berbagai keterbatasan, Yusuf mengapresiasi koordinasi antarstakeholder yang dinilainya sudah berjalan cukup kuat hingga tingkat bawah.
