SUMEDANG.BEDAnews.com – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dalam tatanan pemerintahan daerah Provinsi memiliki peranan yang sangat penting sebagai pemangku kebijakan anggaran, oleh karena itu, koreksi anggaran pendapatan atau fiksasi anggaran harus dipastikan berjalan sebagaimana mestinya.
Demikian diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Bedi Budiman usai rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum (RKU) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat Tahun Anggaran 2022. Di Bandung Giri Gahana, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Selasa (19/10/2021).
Bedi menyebut. “Bagaimana dengan efisiensi yang ada, tetapi pencapaian target indeks kinerja utamanya tetap bisa tercapai dalam kondisi pendapatan seperti sekarang ini” tegasnya.
Lebih lanjut Politisi PDI Perjuangan ini menyebutkan penilaian dan harapannya terhadap beberapa kondisi organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar yang menjadi mitra kerjanya.
Terhadap Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) yang saat ini sedang digunakan sebagai pusat karantina. Bedi menilai perlunya persiapan pemulihan pengelolaan fungsi
“BPSDM perlu normalisasi untuk pengembalian fungsi sebagai pusat diklat (pendidikan dan pelatihan-red) bagi para ASN dilingkungan Pemprov Jabar. Anggaran Bakesbangpol (Badan Kesatuan Dan Pengembangan Politik)pun dinilainya relative kecil dibanding fungsi dan perannya. Sementara terkait dengan kelas atau grade Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih menduduki grade C, pihaknya meminta agar ditingkatkan menjadi A. “Bagaimana bisa membina jika memiliki fungsi dan anggaran yang terbatas,”sebutnya
Tetapi Bedi juga menyebut, ada beberapa OPD yang berpotensi mengalami peningkatan, seperti pengelolaan aset yang saat ini seharusnya pemerintah tidak ragu untuk memanfaatkan investasi dibidang aset.@herz
