“Persoalan ini sudah cukup lama dan kita harapkan bukan hanya Kodaeral I tapi TNI Angkatan Laut secara keseluruhan bisa bekerja secara maksimal dan juga bekerja bersama dengan instansi pemerintah lainnya dalam hal ini Pertamina ataupun KAI lainnya bisa mendapatkan solusi yang permanen,” jelasnya.
Oleh karenanya, diperlukan percepatan pemeliharaan dan perbaikan, peningkatan kesiapan dan modernisasi unsur operasi, rehabilitasi dan modernisasi dermaga, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan (Fasharkan), serta perubahan pola dukungan logistik dari yang bertumpu pada pangkalan utama menjadi jaringan dukungan berjenjang dan bergerak (pangkalan induk, pangkalan depan, hingga titik pengisian) guna memperpanjang daya tahan dan jangkauan operasi unsur.
Dalam kesempatan itu, lanjut Dave, Komisi I DPR RI juga mendukung optimalisasi patroli melalui konsep sistem keamanan maritim berlapis (layered maritime security) yang mengintegrasikan deteksi, intersepsi dan penindakan, serta penguatan sistem pengawasan dan keterpaduan kerja antarinstansi (interoperability).
