BANDUNG BEDAnews.com
Peran dan fungsi BKPP selama ini cenderung dianggap hanya sebagai pos perantara pejabat pemerintah provinsi, padahal BKPP dapat sebagai Perumus kebijakan teknis Koordinasi dan kebijakan teknis fasilitasi dan pengendalian penyelenggaraan tugas di bidang pemerintahan, perekonomian, kesejahteraan social.
Demikian dikatakan Ketua Komisi I DPRD Jabar H. Syahrir, SE kepada wartawan usai rapat pembahasan LKPJ Gubernur Jabar dengan Jajaran Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP) wilayah I sampai IV di DPRD Jabar. Senin (9/3)
Dijelaskan Syahrir. Sebenarnya Peran dan fungsi BKPP cukup banyak sebagai Wakil pemerintahan di tingkat kewilayahan karena Komisi I akan mendorong penguatan BKPP sebagai wakil pemerintah provinsi ditingkat kewilayahan, dengan mengoptimalkan fungsinya sebagai kepala kantor pemerintahan provinsi ditingkat wilayah.kata H. Syahrir
BKPP sebenarnya dihadapkan kepada cukup banyak permasalahan yang dihadapi mulai dari minimnya anggaran, kurangnya SDM, tingkat kedisiplinan pegawai, persoalan aset, sampai tingkat koordinasi dengan pimpinan daerah ( Bupati/walikota). Untuk itu,diharapkan dengan penguatan peran dan fungsi BKPP tentunya semua persoalan yang terjadi di BKPP secara bertahap dapat diminimalisir, ujarnya.
Sementara Seketaris Komisi I Diding Saefuddin Zuhri menambahkan, Dorongan Dewan terhadap penguatan BKPP harus sesuai dengan peraturan dan mangartikulasikan fungsi-fungsi yang ada tetapi tidak kaku untuk deconsentrasi sehingga monitoring Gubernur ke bawah akan lebih tajam melalui BKPP. Selain itu, tentunya kita perkuat juga dalam hal anggaran dan SDM yang mumpuni.
Dikatakannya juga, masih banyaknya kepala daerah yang berpikir kepentingan sektoral saja menjadikan kurang optimalnya BKPP dalam koordinasi dengan kepala daerah, sehingga seringkali kepala daerah kalau diundang oleh Kepala BKPP hanya mengutus perwakilan saja, hal ini, padahal, BKPP mengundang rakor tidak hanya memikirkan kepentingan daerahnya saja tapi juga daerah disekitarnya.
Bagi SKPD tingkat Provinsi juga Keberadaan BKPP sebagai supervisor provinsi tentunya dapat membantu terkait dengan monitoring kegiatan di daerah yang dapat bantuan dana dari APBD Provinsi,ujarnya.@hermanto
