Bandung, BEDAnews
Dalam kaitan regulasi dan system pemeberangkatan jemaah haji serta kaitannya dengan otonomi daerah dan korelasinya dengan tingginya jumlah penduduk Jawa Barat yang tertinggi di Indonesia, Komisi E DPRD Jawa Barat melakuan kunjungan kerja ke Asrama Haji Bekasi, sebagaiamana yang disampaikan Humas DPRD Jabar dalam releasenya kepada Bedanews.com, Senin (13/5).
Rombongan komisi E yang dipimpin Drs. Agus Weliyanto, diterima oleh Kepala Bidang Haji Asrama haji Bekasi, Buchori beserta jajarannya di Ruang rapat Raudhah A. Pada pernyataannya, ketua rombongan Agus Welliyanto mengatakan pihaknya ingin mengetahui bagaimana langkah ke depan terkait dengan jumlah penduduk Jawa Barat yang tertinggi di Indonesia seiring dengan regulasi dan juga sistem pemberangkatan jemaah haji serta kaitannya dengan otonomi daerah.
Dikatakannya, "bagaimana persiapan kuota haji, dan bagaimana persiapan untuk embarkasi di tahun 2013 dan apakah ada tambahan kuota untuk Jawa Barat?" demikian ditanyakan Agus.
Dijelaskan Kabid haji asrama Haji Buchori, masalah kuota jemaah haji lansia masih merupakan wacana. Menurutnya memang di Jawa Barat terdapat 499 orang yang terdorong lansia yang bisa ditarik atau disertakan pada tahun ini. Namun menurut Buchori, pihaknya juga harus melihat kriteria lansia usia berapa yang dapat ditarik.
“Kebijakan lalu itu memang di akhir dan cukup merepotkan pihaknya sebagai penyelenggara. Sehingga pada waktu itu jamaah lansia yang terserap hanya sekitar 30 % dan yang 70 % nya tidak bisa melunasi sehingga tidak bisa berangkat karena mepetnya waktu," jelasnya.
Buchori juga menjelaskan, masalah bimbingan KBIH dan majelis taklim yang bermasalah terkait keberangkatan jemaah. Pada tahun ini ada regulasi yang memungkinkan KBIH ini bisa tumbuh dan sekaligus juga seleksi terhadap KBIH-KBIH tersebut.
Sementara mengenai status tanah Asrama Jemaah Haji Bekasi yang ditanyakan anggota Komisi E, Enok Aisyah Erwin, Buchori menjelaskan status tanah menjadi kendala kaitannya dengan pencatatan barang milik negara sehingga bantuan-bantuan yang diturunkan ke asrama embarkasi ini sangat minim.
Apa yang dijelaskan kabid Haji tersebut, akan menjadi bahasan komisi E, termasuk dengan Pemerintah Daerah terutama mengenai status tanah. Juga mengenai UMR karyawan akan dibicarakan, bila perlu mendorong ke Dirjen agar SK-nya bisa berubah. "Mengenai masalah pemberangkatan jemaah haji, harus menjadi perhatian semua pihak agar pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan lancar," kata Agus. (hermanto)
