Remanus menegaskan bahwa pemberian rekomendasi dilakukan demi kelangsungan perekonomian masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani dan peladang.
“Rekomendasi yang diberikan oleh kepala desa kepada SPBU semata-mata untuk memastikan masyarakat bisa memperoleh BBM untuk keperluan sehari-hari dan kegiatan ekonomi. Jika suplai pertalite terhenti, maka akan berdampak besar pada kehidupan mereka,” tambahnya.
Sekretaris Hiswana Migas Kabupaten Ketapang, Soedirman, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, menegaskan bahwa penjualan BBM khusus penugasan seperti pertalite memang diatur oleh Peraturan BPH Migas No.2 tahun 2023.
Menanggapi tuduhan yang mengatakan bahwa pembelian pertalite menggunakan drum adalah bentuk penyelewengan, Remanus mengajak pihak yang tidak setuju untuk melihat langsung kondisi di lapangan.
