Bandung, BEDAnews
DPRD Jawa Barat melalui Komisi D yang membidangi masalah pembangunan, menyatakan merasa kecewa atas kinerja Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Jabar, yang dinilai tidak maksimal dalam melaksanakan program kerja pembangunan sarana olahraga di empat kab/kota di Jawa Barat, salah satu diantara yang jadi sorotan dewan adalah belum terealisasinya pembangunan sarana olahraga SOR Arcamanik Kota Bandung.
Kekecewaan dewan tersebut, terungkap dalam rapat kerja evaluasi program kegiatan yang dibiayai secara multiyears atau pembiayaan secara tahun jamak yang kegiatan dan kontrak kerjanya akan segera habis bersamaan dengan akhir jabatan Gubernur.
Anggota Komisi D, Zulkifly Chaniago menilai pelaksanaan program kegiatan pembangunan sarana olah raga, tidak dilakukan terkoordinasi dan tidak terintegrasi, sehingga penyelesaiannya tidak sesuai dengan target yang diharapkan.
"Secara fisik pembangunan SOR Armanik tidak ada kemajuan, bahkan terkesan stagnan. Ini terjadi karena Disorda kurang melakukan koordinasi terutama mengenai pembangunan sarana olahraga dengan pemkab/kota setempat," urainya.
Progress pembangunan SOR Arcamanik, sampai saat ini baru mencapai 16%, karenanya dewan memberikan penekanan terhadap hal tersebut, mengingat Komisi D kerap menerima pertanyaan mengenai pembangunan sarana tersebut yang ternyata masih bermasalah, terutama dengan pihak Persatuan Olahraga Berkuda (Pordasi) Jawa Barat yang belum mendapatkan kepastian penggantian untuk lokasi pacuan kuda.
Dikatakannya konsep pembangunan yang ada kurang terintegrasi, padahal seharusnya konsep tersebut menyeluruh se-Jawa Barat dan tidak parsial seperti sekarang ini. Dengan begitu dikhawatirkan program kerja Disorda tidak akan beres, padahal pembangunan tersebut dibiayai melalui program pembangunan tahun jamak yang seharusnya sudah harus selesai akhir tahun 2012 ini.
Sementara itu, Ir. H.M.Q. Iswara Ketua Komisi D yang memimpin rapat kerja tersebut meminta agar dibuat sebuah grand design dimana semua sarana olahraga yang dibangun tidak saja digunakan untuk latihan saja namun juga dapat digunakan untuk pertandingan-pertandingan di even-even olahraga seperti PON XIX tahun 2016 mendatang.
"Kami minta masalah-masalah ini dibicarakan antara Pemprov Jabar dengan OPD terkait, sekaligus juga bicarakan agar sarana-sarana untuk acara-acara besar olahraga di Jabar dapat diintegrasikan dan tidak sebagian-sebagian dalam pembangunannya," lanjut Iswara.
Dalam hal progres pembangunan SOR Gedebage yang pembiayaannya juga melibatkan anggaran dari pemprov Jabar DPRD Jabar, dinilai cukup signifikan mengingat kondisi cuaca yang memang kurang mendukung dan cukup mengganggu, tutur Iswara.
Tetapi Dewan juga memberikan catatan masalah akses jalan masuk ke stadion, masalah drainase dan penamaan stadion, mengingat kontribusi APBD Provinsi Jabar yang cukup signifikan.
Sementara itu Kepala Disorda, Otji Sakosih mengakui kondisi koordinasi program kegiatan di instansinya agak bias dan salah tafsir, sehingga pencapaiannya tidak maksimal. "Dari segi SDM juga kami terbatas, karena sebagian staf kami adalah atlet yang juga memiliki kewajiban untuk bertanding di even-even tertentu, sehingga kurang maksimal dalam melaksanakan tugas kedinasannya, tuturnya. (hermanto)
