Penilaian didasarkan pada indikator yang telah ditetapkan serta bukti dan data dukung yang disampaikan badan publik.
“Tidak ada titipan kepada Komisi Informasi. Seluruh proses harus berjalan profesional, objektif dan berintegritas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Marulina Dewi menegaskan, komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat keterbukaan informasi sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik.
“Semakin terbuka pemerintah, semakin besar ruang masyarakat untuk memberikan masukan, berpartisipasi, sekaligus melakukan pengawasan,” kata Marulina.
Ia menegaskan, E-Monev tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar predikat Informatif, tetapi menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki kualitas tata kelola informasi dan pelayanan publik.
