Beberapa permasalahan yang timbul pasca ditetapkannya status Tersangka oleh Hakim, misalnya apakah masih diperlukan penyidikan lagi? Apakah mereka yang ditetapkan sebagai tersangka oleh hakim berhak ajukan Praperadilan? Penetapan status tersangka tersebut bagaimana pelaksanaan-nya oleh Jaksa selaku eksekutor ? Dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut tentu wajar menimbulkan kebingungan baik bagi hakim, Jaksa maupun pihak-pihak yang ditetapkan sebagai Tersangka.
“Dengan demikian, apa yang telah dilakukan oleh PN Dompu dan PN Tanjungpandan untuk “menghidupkan” pasal 36 butir d UU Nomor 18 tahun 2013 tersebut perlu direspon cepat oleh Mahkamah Agung RI dalam fungsi regulatif segera menerbitkan hukum acara untuk mengisi kekosongan hukum dalam pelaksanaan-nya melalui PerMA,” ujar Djuyamto.
