Alasannya, Erick justru mendapat respons negatif dari publik soal videonya di mesin-mesin ATM serta dugaan keterlibatan Erick pada bisnis tes PCR Covid-19.
“Soal ada kampanye terselubung, kan kita lihat dari kontennya, soal Erick dalam layar ATM, soal sosialisasi nilai AKHLAK, itu kan soal persepsi orang saja, tiap tiap rumah makan, hotel, ada banner kepala daerah soal himbauan pajak, apa itu pencitraaan ?? belum lagi pejabat level Gubernur, itu bagian dari tugas mereka sebagai pejabat publik yang melekat pada diri mereka, dan secara moral, secara politik dan hukum mereka bertanggung jawab pada masyarakat,” tukas aktifis 98 ini, Selasa (23/11).
“Apalagi Menteri, mereka pembantu Presiden, sudah pasti Presiden juga sudah tau, jangan di adu kayak jangkrik antara Presiden dengan Menterinya, kadang yang bikin rusak suasana damai politik itu, ya pengamat yang baru cari panggung, pokoknya asal masuk media, jadi bukan melakukan edukasi ke masyarakat, soal Erick atau siapapun belum masuk radar capres, tenang wae, ntar yang milih biar rakyat dan rakyat sudah cerdas jadi usah dibuat mumet,” tegas Sarjana Ilmu Politik ini mengakhiri pembicaraannya. (Red).
