Ia menegaskan, negara memiliki kepentingan strategis untuk mempercepat pembangunan Papua melalui berbagai program nasional, termasuk penguatan ketahanan pangan, hilirisasi ekonomi, peningkatan investasi, serta pemerataan pembangunan di kawasan timur Indonesia.
Karena itu, lanjutnya, PSN tidak boleh dipandang sebagai persoalan yang harus dihentikan, melainkan sebagai instrumen penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, Ali mengingatkan bahwa, pembangunan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap aspek sosial, budaya dan ekologis masyarakat setempat.
“Pembangunan harus menghadirkan rasa keadilan, rasa memiliki dan rasa keterlibatan masyarakat Papua sebagai bagian integral bangsa Indonesia,” katanya.
