Dijelaskannya, kebebasan berbicara bagi anggota parlemen itu semata untuk menunjang fungsi tugas dan wewenangnya dalam memberikan check and balances bagi eksekutif (pemerintah-red).
Meski demikian, Ia mengakui, Hak imunitas DPR ini terkadang dianggap sebagai perlakuan yang berbeda antara anggota lembaga perwakilan rakyat dengan warga masyarakat pada umumnya. Sebagaimana prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum.
Terkait hal tersebut, Mantan Wakapolri yang didampingi oleh anggota MKD DPR RI, M Fadholi ini menyebutkan, selain equality before the law, ada juga Azas lain yang mengatakan bahwa hal yang sama diperlakukan sama, sementara hal yang berbeda diperlakukan berbeda.
“Dalam hal ini, Anggota lembaga perwakilan rakyat dinyatakan berbeda, karena ketika berhadapan dengan hukum, ada kewajiban konstitusional berupa memberikan pendapat dan suara terhadap sebuah kebijakan publik, yang telah diputuskan pemerintah atau eksekutif,” jelas Politisi dari Fraksi PKS ini.
