Dan, berdasarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR RI, DPD RI, DPRD) dan Undanh – Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Negara Indonesia menganut sistem non akuntabilitas sebagaimana diterapkan di Inggris.
Dimana anggota DPR RI dan DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan akibat pernyataan, sikap, pertanyaan ataupun aktifitas yang terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagai anggota dewan. (Ayu).
Page 4 of 4
