Ketua DPRD Kota Bandung yang akrab disapa Kang Asmul menuturkan, komitmen bersama tersebut menjadi sebuah semangat dan juga antisipatif terhadap penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam pengambilan kebijakan dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
“Tentu ini adalah hal yang sangat baik, karena ini merupakan tahap awal dari upaya pencegahan, apalagi saat ini semua pemerintahan daerah sedang melakukan tahapan pembahasan perencanaan anggaran kemudian tahapan pelaksanaannya. Apalagi justru sekarang KPK juga turut meninjau output dan outcome-nya,” ujarnya.
Oleh karena itu melalui kesempatan forum ini, para eksekutif dan legislatif kembali diingatkan lewat pengarahan dan pendampingan oleh KPK, agar seluruh program pembangunan dijalankan efektif dan efisien sehingga kebermanfaatannya dapat lebih dirasakan oleh masyarakat.
