“Ini bukan masalah baru, maka kita harus perjuangkan bersama. Tujuannya jelas: kesejahteraan masyarakat. Namun, harus ada bimbingan pasca-pemberian hak atas tanah (TORA) agar masyarakat benar-benar bisa meningkatkan kualitas hidupnya dan tidak hanya bergantung pada status tanah negara,” tegas Budi Azhar.
Selaras dengan Instruksi Presiden Prabowo, Ketua Korsa, Imran Firdaus, mengapresiasi keterbukaan Ketua DPRD dalam menyerap aspirasi warga Cikidang. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan Inpres No. 8 Tahun 2025 yang diterbitkan Presiden Prabowo Subianto terkait pengentasan kemiskinan ekstrem.
Imran menjelaskan bahwa, Inpres tersebut menginstruksikan:
– Kementerian ATR/BPN: Melakukan penataan aset (sertifikasi) dan penataan akses (pemberdayaan ekonomi).
