Kedua, penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan kepada APBD Kabupaten. “Harapannya, besaran dan alokasinya bisa sama dan rutin setiap bulan,” kata Agus.
Ketiga, Asosiasi Kepala Desa se-Kabupaten Mojokerto berharap agar kementerian yang membawahi Desa agar dipusatkan pada satu kementerian saja (Kemendagri atau Kemendes).
Keempat, Pemerintah Desa (Pemdes + BPD) dari Dana Desa (DD) diberikan alokasi anggaran untuk mengikutsertakan BPJS Ketenagakerjaan (4 program), yakni iuran jaminan hari tua, iuran pensiun, iuran kecelakaan kerja, iuran kematian.
“Kelima, Dana Desa dialokasikan untuk THR, Pemerintah Desa (Pemdes + BPD). Keenam, penghasilan kepala Desa dan perangkat desa ditingkatkan minimal sama dengan UMK,” terang dia.
Aspirasi terakhir adalah agar besaran dana Desa yang diterima oleh Desa bisa ditambah, sehingga kewenangan Desa juga bisa bertambah.
