“Selama ini, pengadaan barang dan jasa sangat rawan bagi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Melalui sistem digital, seluruh proses dapat diawasi oleh publik, sehingga transparansinya dapat terjaga. Tentu saja hal itu sangat efektif dan efisien, selain daripada memperkecil ruang terjadinya praktik KKN,” tegas LaNyalla.
Selain soal efisiensi, akuntabel dan transparan, LaNyalla menilai pengadaan barang dan jasa secara digital ini memberi ruang yang cukup besar bagi produk lokal untuk dapat bersaing dalam proses tersebut. Sehingga, produk-produk UMKM yang sudah terkoneksi dengan Pemprov Jatim dapat terfasilitasi dengan baik.
“Proses ini menghidupkan dan memberikan kesempatan berimbang kepada UMKM untuk dapat bersaing menawarkan barang dan jasa yang mereka miliki. Tentu ini adalah upaya yang patut kita apresiasi,” tegas LaNyalla.
